Senin, 18 Juli 2011

badan pemeriksa keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Sejarah
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
.           Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. SoerasnoIAR.
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.
Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA).
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.
Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.
Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.
Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Anggota
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Berikut adalah daftar anggota BPK periode 2004-2009:
3.    Drs. Imran, Ak.
4.    I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
5.    Hasan Bisri, S.E.
6.    Drs. Baharuddin Aritonang
7.    Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri
Anggota BPK periode 2009-2014:
1.    Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua)
2.    Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua)
3.    Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA (Anggota I)
4.    Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH (Anggota II)
5.    Hasan Bisri, SE, MM (Anggota III)
6.    Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum (Anggota IV)
7.    Drs. Sapto Amal Damandari, Ak (Anggota V)
8.    Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI)
9.    Drs. T. Muhammad Nurlif (Anggota VII)

“BPK mempunyai sifat yang bebas dan mandiri hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Atas dasar itulah, maka saat dibentuk BPK sebagai lembaga negara yang memiliki sifat sebagai auditor”, Demikian diungkapkan Anggota BPK RI Baharuddin Aritonang dalam dialog interaktif di studio 5, TVRI (26/8) ia juga ditemani Patrialis Akbar (Wakil Ketua Sub Tim Kerja I MPR).
Memang sifat audit itu harus bebas dan mandiri, baik orang, lembaga maupun anggarannya ini pun berlaku di dunia. Ada Deklarasi Lima memutuskan poin ini tidak tergantung kepada pemerintah dan tidak terikat oleh DPR, yang diperiksa, dan penegak hukum. Dan juga anggota BPK harus lepas dan partai politik hal itu terdapat dalam UU No. 15 tentang BPK. Kalau kita memeriksa instansi lain, laporan keuangan BPK diperiksa oleh akuntan publik dan kinerjanya diperiksa oleh BPK dan salah satu negara, untuk tahun ini kita diperiksa oleh BPK nya negeri Belanda, lanjutnya.
Menjawab pertanyaan Maria mengenai mengapa hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD, Patrialis menjelaskan alasan kita memakai sistem checks and balances, dimana BPK berada dalam posisi sebagai auditor yang tugasnya hanya memeriksa saja dan tidak boleh berperan sebagai eksekutor. Selain itu, untuk melakukan pengawasan terhadap semua lembaga-lembaga negara, termasuk juga kepada BPK, lembaga negara yang berkewenangan untuk itu adalah DPR. DPR melakukan pengawasan dan mempunyai kewenangan untuk menerima hasil pemeriksaan. Begitu juga dengan DPD sebagai wakil daerah. DPRD mewakili rakyat kita yang didaerah. Karena pemeriksaan keuangan itu dan pusat sampai daerah.
Dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, ada pendapat wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan tidak wajar. Pembërian pendapat ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan data yang diperiksa, sistem pengendalian internalnya berjalan dengan baik. ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan APBN sesuai dengan aturan dan tepat sasaran diperlukan adanya akuntabilitas dan trasnparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar